BOLSEL(Kemenag) -- Kepala Kantor Kementerian Agama(Kakan Kemenag) Kab. Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Drs. Nasri Sakamole, M.Si bersama Kasi Pendis Srinangsi Makalalag, S.Pd, M.Pd Mengikuti Rapat Koordinasi Penyaluran BOS Madrasah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Jumat(24/03). 

Pelaksanaan rakor ini diikuti secara daring oleh Kepala Bidang Pendis, Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kepala Seksi Pendis, Kepala Madrasah Swasta, Operator Bos se - Provinsi Sulut. 

Adapun tujuan rakor kali ini terkait dengan beberapa Madrasah yang belum bisa mencairkan Dana BOS karena ada kendala dalam memasukan pengajuan pada portal BOS, khusus untuk sulawesi utara masih ada 9 lembaga yg belum mencairkan dana BOS. 

Untuk itu kakanwil H. Sarbin Sehe, S.Ag M.Pd.I berharap setelah rakor ini semua pihak terus berkoordinasi baik ditingkat kabupaten hingga kepala Madrasah agar dapat memaksimalkan pencairan dana Bos. 

Tahun ini mulai diterapkan kebijakan BOS Majemuk untuk Madrasah. BOS Majemuk merupakan kebijakan pendanaan BOS dengan variatif nilai sesuai tingkat kemahalan di daerah tempat madrasah itu berada. Anggaran BOS setiap daerah nilainya tidak lagi sama rata, tapi variatif sesuai tingkat kemahalan di daerah tempat madrasah itu berada. Misalnya, besaran BOS MI, MTs, dan MA yang ada di Jawa, tidak sama dengan madrasah yang ada di Papua. Sebab, tingkat kemahalan barangnya memang berbeda. 

Dengan harapan dana BOS Majemuk dapat membuat madrasah bisa lebih memenuhi kebutuhan operasionalnya dan tentu saja akan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Manfaatkan anggaraan ini sesuai peruntukannya dan secara akuntabel. (Et). 

Penulis : Elen Tontoli